BAB I
PENDAHULUAN
A.
Rumusan masalah
a.
Apa-apa saja kaidah-kaidah
penetapan ijtihad
b.
Pembatalan ijtihad
B.
Tujuan masalah
a.
Mengetahui kaidah-kaidah
penetapan ijtihad
b.
Mengetahui pembatalan Dan pertentangan
ijtihad
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian ijtihad
Ijtihad adalah
usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan nalar untuk
menyelidiki dan menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan Al-Qur'an dan
hadits. Suatu contoh adalah mengapa meminum minuman berakohol diharamkan?
Padahal Al-Qur'an tidak menjelaskan soal alkohol. Setelah menyelidiki dengan
cermat dan mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, maka para ulama
mengqiyaskan sifat minuman berakohol itu sama dengan khomar, yakni memabukkan.
Dan khomar telah diharamkan dalam Al-Qur'an.
"Wahai
orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban
untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan
termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu
beruntung." (QS. 5/Al-Maidah: 90).
B.
Penetapan ijtihad
Kaidah-kaidah fiqh adalah kaidah-kaidah
yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula
untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas
hukumna di nash. Adapun manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan
hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nashnya dan
memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fiqh yang lain yang tersebar
di berbagai kitab fiqh serta memudahkan di dalam memberikan kepastian hukum.
Di bawah ini diuraikan beberapa kaidah fiqh yang terdapat di dalam beberapa
kitab-kitab kaidah yang dianggap mencakup pula kepada berbagai bidang fiqh,
antara lain:
Kaidah Fiqh Pertama
الاجتهاد لاينقص بالاجتهاد
Maksud dari kaidah di atas adalah bahwa suatu hasil ijtihad di masa lalu
tidak berubah karena ada hasil ijtihad baru dalam kasus yang sama. Seperti yang
dikatakan oleh Umar Ibn al-Khattab:” itu adalah yang kami putuskan pada masa
lalu dan ini adalah yang kami putuskan sekarang”. Hal ini disebabkan karena
adanya hal-hal sebgai berikut:
a.
Ijtihad yang kedua, tidak lebih
kuat dari pada ijtihad yang pertama.
b.
Jika keketepan hukum hasil ijtihad
terdahulu dibatalkan oleh hasil ijtohad yang lain, maka akan berakibat pada
tidak adanya ketetapan hukum. sebab yang terjadi adalah matarantai dari hasil
ijtihad terdahulu dibatalkan oleh hasil ijtihad besok dan seterusnya, sehingga
terjadilah kekacaun besar yang menyulitkan.
Contoh dari kaidah di atas adalah bila seseorang menginginkan sholat akan
tetapi tidak menemukan air, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum (ijtihad I),
seusai sholat ia menemukan air, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya (ijtihad
II). Contoh lain adalah seorang hakim dengan ijtihadnya menjatuhkan hukuman
kepada seorang pelaku kejahatan dengan dijatuhi hukuman tujuh tahun. Kemudian
dalam kasus yang sama, datang lagi pelaku kejahatan, tetapi hakim menjatuhkan
hukuman penjara seumur hidup, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang
berbeda dengan pelaku kejahatan yang pertama. Jadi bukan keadilan
yang berbeda, tapi pertimbangan keadaan dan hukumnya yang berbeda, maka hasil
ijtihadnya pun berubah, meskipun kasusnya sama, misalnya korupsi dan lain-lain.
Kaidah fiqh kedua
الايثار بالقرب مكروه وفى غيرها محبوب
“mengutamakan orang lain dalam ibadah dimakruhkan sedang selain ibadah
disenangi”
Kaidah di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mendahulukan orang lain dalam
hal ibadah seperti mendapatkan kesempatan barisan pertama dalam sholat,
meminang seorang wanita dan mendapatkan kesempatan air suci dalam berwudhu.
Sedang dalam masalah keduniaan maka disunnatkan mendahulukan orang lain seperti
mendahulukan orang lain dalam menerima zakat dan lain-lain.
Kaidah Fiqh Ketiga
اذااجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
“apabila antara yang halal dan yang haram berkumpul maka dimenangkan
yang haram.”
Pada kaidah tersebut menunjukkan adanya prioritas untuk mendahulukan yang
haram, ini berarti apabila ada dua dalil yang bertentangan mengenai satu
masalah, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan, maka dua dalil
itu dipilih yang mengharamkan, karena itu lebih ikhtiyat. Seperti ketetapan
khalifah Utsman bin Affan ketika ditanya ketentuan mengawini dua saudara, yang
satu berstatus merdeka dan yang lain berstatus budak sahaya. Dalam QS.
An-Nisa’:22, tidak boleh mengumpulkan dua saudara wanita untuk dinikahi. Sedang
dalam QS. An-Nisa’:23, memperbolehkannya asal yang satu menjadi budak sahaya,
maka keputusan beliau adalah melarangnya, sesuai dengan kaidah di atas.
Kaidah Fiqh Keempat
التابع تابع
“pengikut (hukumnya) itu tetap sebagai pengikut yang mengikuti”
Cabang dari kaidah ini adalah :
التابع لايفرد بالحكم
“pengikut itu tidak menyendiri di dalam hukum”
Contohnya : anak kambing di dalam perut tidak boleh dijual dengan
sendirinya, terjualnya induk merupakan terjualnya anak kambing tersebut.
Cabang Kedua:
التابع ساقط بسقوط المتبوع
“pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti”
Contohnya: tidak boleh mengawini saudara wanita istri, tapi jika istrinya
telah dicerai maka wanita tersebut boleh dikawininya.
Cabang Ketiga :
التابع لايتقدم على المتبوع
“Pengikut itu tidak mendahului yang diikuti”
Contohnya : tidak sah makmum mendahului imam.
Cabang Keempat :
يغتفر فى التوابع مالا يغتفر فى غيرها
“dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang
lainnya”
Contohnya : mewakafkan sebidang kebun yang tanamannya sudah rusak, maka
wakaf itu sah, karena yang rusak adalah tanaman yang mengikuti kebun.[1]
Kaidah Fiqh Kelima
تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
“tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatannya”
Kaidah tersebut bersumber dari perkataan Imam Syafi’I, bahwa kedudukan imam
(Pemimpin) terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap anak
yatim. Ungkapan tersebut berasal dari qaul Umar bin Khattab yang berbunyi
“sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali
terhadap anak yatim”. Jadi, kaidah di atas menyangkut kebijakan pemimpin harus
bertujuan memberi kemaslahatan manusia.
Kaidah fiqh Keenam
الحدود تسقط بالشبهات
“hukuman had gugur bila masih meragukan (Syubhat)”
Contohnya : hubungan seksual laki-laki terhadap wanita yang
dikira istrinya. Hal ini tidak dapat dijatuhkan had
sebab hukumnya masih syubhat.
Kaidah fiqh Ketujuh
الحريم له حكم ما هو حريم له
“yang menjaga sesuatu hukumnya sama dengan apa yang dijaga”
Contoh : wajib mencuci sebagian leher dan kepala ketika mencuci muka,
sebagian lengan atas (sampai siku-siku), mencuci sebagian atas mata kaki dalam
wudhu.
Kaidah fiqh Kedelapan
اذاجتمع امران من جنس واحد لم يختلف مقصودهما دخل احدهما فى الاخر غالبا
“apabila dua perkara sejenis berkumpul serta tidak berbeda
maksudnya, maka yang satu dimasukkan kepada yang lain menurut kebiasaannya”
Contoh : seseorang yang berhadas kecil dan berhadas besar kemudian ia mandi
untuk menghilangkan hadas besar, maka kedua hadas tersebut sudah hilang. Karena
kedua masalah tersebut sama, yang besar dapat mengikuti yang kecil, namun
sebaliknya tidak. Demikian juga dengan seseorang yang terbiasa berpuasa senin
kamis kemudian di tujuh hari pertama bulan syawal berpuasa, maka kedua puasa
itu dianggap sah dan mempunyai dua pahala.
Kaidah fiqh Kesembilan
اعمال الكلام اولى من اهماله
“mengamalkan suatu kalimat lebih utama daripada mengabaikannya”
Contoh : seseorang mengatakan kepada istrinya “engkau saya talak, engkau
saya talak” dengan tidak ada niatan dalam pengulangan itu, maka pengulangan itu
dianggap ta’sis, yakni jatuhnya dua talak, bukan sebagai penguat talak satu.
Kaidah fiqh Kesepuluh
الخرج بالضمان
“berhak mendapatkan hasil disebabkan karena keharusan mengganti kerugian”
Contoh : seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat.
Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi, sebab,
penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli.[2]
Kaidah fiqh Kesebelas
الخروج من الخلاف مستحب
“keluar dari pertentangan itu diutamakan”
Contoh : membasuh atau mengusap sebagian rambut kepala dalam berwudu. Bagi
Imam Syafi’I cukup mengusap sebagian kecil, sedang Imam Abu Hanifah memberi
batasan minimal sepertiga rambut kepala, sedangkan Imam Malik mengharuskan
keseluruhannya. Agar tidak terjadi kekhilafan maka terbaik mengikuti Imam
Malik, karena itu berarti mengikuti pula pendapat Imam Syafi’I dan Imam
Abu Hanifah. Lagi pula kedua imam tersebut memberi hukum sunnat
terhadap pengusapan keseluruhan.
Kaidah Fiqh Kedua Belas
الدفع ى من الرفعاقو
“menolak gugatan lebih kuat dari pada
menggugat”
Contoh : untuk menjadi pemimpin memerlukan persyaratan-persyaratan. Maka
lebih mudah menolak calon-calon yang tidak memenuhi syarat daripada menggugat
pemimpin yang sudah diangkat.
Kaidah Fiqh Ketiga Belas
الرخص لاتناط بالمعاصى
“keringanan-keringanan tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”
Contoh : tidak diperkenankan mengqashar atau menjamak shalat atau juga
berbuka puasa di bulan ramadhan ketika dalam perjalanan menuju maksiat,
misalnya untuk berjudi, bertemu dengan wanita atau lelaki yang tidak halal
dengan tujuan berkhalwat dan lain-lain.
Kaidah fiqh Keempat
Belas
الرخص لاتناط بالشك
“keringanan-keringanan tidak dikaitkan dengan keragu-raguan”
Contoh : seseorang ragu seberapa jauh jarak yang dia tempuh dalam
perjalanan, maka kondisi seperti ini ia tidak boleh menjamak atau mengqashar
sholat.
Kaidah Fiqh Kelima Belas
الرضا بالشئ رضا بما بتولد منه
“Ridha terhadap sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari
sesuatu tersebut”
Contoh : seseorang ridha membeli rumah yang sudah rusak, maka dia juga
harus ridha apabila rumah itu runtuh. Apabila ridha beragama Islam, maka harus
melaksanakan kewajibannya.
Kaidah Fiqh Keenam
Belas
السؤال معاد فى الجواب
“pertanyaan itu terulang dalam jawaban”
Maksud dari kaidah ini adalah hukum dari jawaban itu terletak pada soalnya.
Misalnya, seorang hakim bertanya kepada tergugat (suami) “apakah engkau telah
menalak istrimu?” dijawab “ya”. Maka bagi istri telah berlaku hukum sebagai
wanita yang ditalak.
Kaidah Fiqh Ketujuh
Belas
لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت فى معرض الحاجة الى البيان بيان
“perkataan tidak bisa disandarkan pada yang diam, tapi sikap diam pada hal
yang membutuhkan keterangan adalah merupakan keterangan”
Kaidah tersebut menetapkan bahwa suatu keputusan hukum tidak bisa diambil
dengan diamnya seseorang, kecuali ada qarinah, tanda-tanda atau alasan lain
yang menguatkannya, maka diamnya orang tersebut merupakan keterangan juga.
Contohnya, apabila seorang tergugat ditanya oleh hakim, dan dia diam saja, maka
diperlukan bukti-bukti lain untuk menguatkan gugatan penggugat. Akan tetapi,
apabila seorang perawan yang diminta izinnya untuk dinikahkan lalu dia diam
saja tanpa ada perubahan apa-apa ada perangainya, maka diamnya itu menunjukkan
persetujuannya.
Kaidah Fiqh Kedelapan Belas
الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من المتعلقة بمكانها
“keutamaan yang dikaitkan dengan ibadah sendiri adalah lebih utama daripada
yang dikaitkan dengan tempatnya”
Misalnya : sholat sendirian (munfarid) di lingkungan Kakbah adalah lebih
utama daripada di luar lingkungan Kakbah. Akan tetapi sholat di luar lingkungan
Kakbah dengan berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian di lingkungan
Kakbah, begitu pula di masjid.
Kaidah Fiqh Kesembilan Belas
الواجب لايترك الا لواجب
“sesuatu yang wajib tidak dapat ditinggalkan kecuali dengan yang wajib
pula”
Contohnya : seorang istri berpuasa senin atau kamis, namun suaminya tidak
menginginkan puasanya karena sebab-sebab tertentu, maka istri tersebut wajib
meninggalkan puasanya untuk memenuhi keinginan suaminya.
Kaidah Fiqh Kedua Puluh
ماحرم استعماله حرم اتخاذه
“apa yang haram diambilnya haram pula diberikannya”
Kaidah di atas menetapkan bahwa tidak diperkenankan seseorang memberikan
harta haramnya pada orang lain, apabila diberikan maka ia termasuk menolong dan
mendorong atas pekerjaan dosa dan diharamkan.
Kaidah Fiqh Kedua puluh Satu
المشغول لا يشغل
“sesuatu yang sedang dijadikan objek perbuatan tertentu, maka tidak boleh
dijadikan objek perbuatan lainnya”
Contohnya : apabila seseorang telah menggadaikan hartanya pada Bank
Syari’ah misalnya, maka ia tidak bisa menggadaikan lagi kepada bank yang lain,
atau menjualnya.
Kaidah Fiqh
Keduapuluh Dua
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه
“barangsiapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya maka menanggung
akibat tidak mendapat sesuatu tersebut”
Contohnya : belum masuk waktunya sholat lalu ia sholat, atau belum waktunya
berbuka ia berbuka, maka baik sholat maupun puasanya menjadi batal. Contoh lain
adalah seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak atas
warisan tersebut.
Kaidah Fiqh Keduapuluh Tiga
الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة
“kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang
umum”
Contohnya : Camat lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada
Gubernur, Ketua RT lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada kepala
Desa, wali nasab lebih kuat kekuasaannya terhadap anaknya daripada lembaga
peradilan agama, dan seterusnya.
C. Pembatalan Ijtihad
Sebagaimana
telah diuraiakan di atas bahwa hasil ijtihad hanya dapat mengikat bagi diri
mujtahid itu dan orang yang bertanya kepadanya. Pengikatan ini berlaku selama
sang mujtahid tidak menarik pandangannnya. Hal ini sesuai dengan sifat hasil ijtihad
yang telah lau tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian. Oleh
karenanya mujtahid itu atau orang lain dapat mengadakan peninjauan kembali atas
hasil ijtihad yang telah dilakukannnya.
Jika
mujtahid itu yang mengadakan peninjauan dan menemukan serta menetapkan pendapat
baru yang dipandangnya benar, maka pendapat baru inilah yang harus dipegangi.[3]
Contohnya
: Bila seseorang ingin mengerjakan sholat akan tetapi tidak menemukan air, maka
ia diperbolehkan untuk bertayamum (ijtihad I) seusai sholat ia menemukan
air,maka ia tidak wajib mengulang sholatnya (ijtihad II). Bagi orang awam yang
mengikuti pendapat hasil ijtihad orang lain, informasi perubahan pandangan
mujtahid ini adakalanya sampai kepadanya atau tidak. Jika informasi itu tidak
sampai kepadanya, maka si muqallid (orang yang taqlid) tetap
boleh menggunakan hasil ijtihad yang pertama. Dan jika perubahan hasil ijtihad
itu diketahuinya saat ia sedang melakukan perbuatan hukum tersebut, maka
perbuatan itu harus segera disesuaikan dengan hasil ijtihad terbaru itu. Oleh
karenanya seseorang yang melakukan shalat dengan menghadap qiblat menurut
ijtihad orang lain, kemudian orang ini merubah ijtihadnya, maka orang shalat
dengan menggunakan ijtihad orang lain itu harus segera menyusaikan arah
qiblatnya itu saat itu juga, di tengah-tengah melakukan shalat dan tanpa
membatalkan apa yang sudah berjalan. Artinya misalnya shalat Dhuhurnya sudah
mendapat dua rakaat, kemudian ada perubahan arah, maka yang berubah arahnya
hanya rakaat shalat yang belum dilaksanakan, yakni dua rakaat berikutnya.
Demikianlah pengaruh perubahan hasil
ijtihad bagi diri sang mujtahid sendiri dan bagi orang yang bertanya kepadanya
atau yang meyakini kebenaran ijtihad itu sedang dia adalah orang biasa (tidak
berkuasa). Jika dia (mujtahid) adalah seorang hakim dan ia mengalami perubahan
ijtihad, sehingga ijtihadnya yang pertama dianggap salah, maka ia tidak boleh
membatalkan keputusannya atas dasar ijtihadnya yang pertama. Hal ini
sesungguhnya untuk kepentingan hukum itu sendiri. Sebab kalau keputusan yang
sudah ada dapat dibatalkan atas dasar ijtihad baru, baik ijtihad hakim itu
sendiri atau oleh hakim lain, maka akibatnya adalah kekacauan hukum itu
sendiri.[4]
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ijtihad adalah
usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan nalar untuk
menyelidiki dan menetapkan hukum suatu perkara berdasarkan Al-Qur'an dan
hadits. Dalam qaidah fiqiyyah bidang ijtihad ada 23 kaidah, dari kaedah
tersebut terdapat pembataln ijtihad contohnya bila seseorang ingin mengerjakan sholat akan tetapi
tidak menemukan air, maka ia diperbolehkan untuk bertayamum (ijtihad I) seusai
sholat ia menemukan air,maka ia tidak wajib mengulang sholatnya (ijtihad II).
B. Saran
Dalam makalah ini masih
banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu pemakalah mengharapkan kritik dan
saran dari para pembaca yang bisa mendukung untuk penyempurnaan
kekurangan-kekurangan dari isi makalah ini.
[1] Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih :
Kaidah-Kaidah Dalam Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah
Yang Praktis, Jakarta : Kencana, 2011
[3] Muhammad
Ma’sum Zein, Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa’id Fiqhiyyah),
Jombang-Jawa Timur : AL-SYARIFAH AL-KHADIJAH, 2006.
[4] Usman,
Mukhlis, Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam : Kaidah-Kaidah Ushuliyah
dan Fiqhiyah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
Tidak ada komentar:
Posting Komentar